I. LATAR BELAKANG BERDIRINYA GERAKAN PRAMUKA
A. Era Pergerakan Nasional
Gagasan Lord Baden Powell of Gilwell yang telah melahirkan
kepanduan, memang sanggat menarik sehingga berkembang di berbagai
negara di luar Inggris, termasuk diantaranya di Nederland.
Kepanduan oleh orang-orang belanda dikenal dengan istilah Padvinder
dan Padvindery dibawa ke Indonesia sebagai tanah jajahanya yang
pada saat itu dikenal dengan nama Nederland Oost Indie.
Organisasi Kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Bekanda
di Indonesia diberi nama NIPV (Nederland Indische Padvindery
Vereneging ~ Persatuan Pandu-pandu Hindia Belanda). Dengan
demikian pada masa penjajahan, di Indonesia terdapat dua
organisasi kepanduan yang berbeda semangat hidupnya, yakni
Kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Belanda dan kepanduan
yang didirikan oleh tokoh-tokoh Pergerakan Nasional.
Pada tahun 1917 untuk pertama kali berdiri sebuah organisasi
Kepanduan Nasional di Kota Surakarta, dengan nama Javaanse
Padvienders Organizatie (JPO). Organisasi Kepanduan Nasional
Indonesia ini didirikan oleh Sri Mangkunegara VII, seorang
nasionalis, aktivis Pergerakan Nasional yang pernah diangkat
menjadi Presiden Budi Utomo tahun 1915/1916 membawahi 40
cabang di seluruh Indonesia, seta pernah dipercaya sebagai
pelindung Jong Java selama 11 tahun, sampai Jong Java melebur
menjadi Indonesia Muda tahun 1928.
Setelah JPO, lahir pula berbagai organisasi kepanduanseperti JJP
(Jong Java Padvindery), NATIPIJ (Nasional Islamitisch Padvindery,
SIAP (Serikat Islam Afdeling Padvindery), HW (Hisbul Wathon) dan
banyak lagi yang lain. Semua Organisasi kepanduan tersebut
dilahirkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional pada masa penjajahan
Belanda. Dengan demikian Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia
pada masa penjajahan merupakan persemaian lahir dan berkembangnya
NASIONALIS-NASIONALIS MUDA yang kuat rasa kebangsaannya.
Organisasi Kepanduan yang didirikan oleh tokoh-tokoh
Pergerakan Nasional ini dikenal dengan sebutan Gerakan Kepanduan
Nasional Indonesia. Istilah Kepanduan baru lahir setelah adanya
larangan Pemerintah Hindia Belanda kepada organisasi kepanduan
diluar NIPV untuk mengunakan istilah Padvinder atau Padvindery.
Dengan adanya larang tersebut lahirlah istilah Pandu atau Kepandua
yang dicetuskan pertama kali oleh Kyai H. Agus Salim, yang pada
hakekatnya merupakan gambaran sikap dan tindakan nasionalistik.
Dengan mengunakan istilah Kepanduan, makin mantaplah semangat
dan gerak Kepanduan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Pergerakan
Nasional sebagai Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia yang menjadi
bagian yang tek terpisahkan dari PERJUANGAN BESAR BANGSA INDONESIA
UNTUK MERDEKA lepas dari belenggu penjajahan Belanda.
Setelah lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928,
banyak organisasi kepanduan nasional bergabung menjadi satu,
diantaranya INPO (Indonesische Padvinders Organizatie), PK
(Pandu kesultanan) dan PPS (Pandu Pandu Sumatra), bergabung
menjadi satu organisasi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia)
pada tahun 1930. Kemudian terbentuk pula satu federasi yang
diberi nama Persatuan Antar Pandu-pandu Indonesia (PAPI)
pada tahun 1931, yang kemudian berubah menjadi Badan Pusat
Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada tahun 1938.
Pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepanduan dilarang.
Tokoh-tokoh Pandu banyak yang masuk dalam organisasi Seinendan,
Keibodan, dan Pembela Tanah Air (PETA).
B. Era Kemerdekaan Republik Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945,
tokoh-tokoh Pandu kembali membangun organisasi kepanduan nasional
pada masa kemerdekaan.Di Kota Surakarta tanggal 28 Desember 1945,
lahir sebuah organisasi keepanduan nasional Indonesia yang bersipat
kesatuan, sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang sifat dan
peranya menyatukan seluruh organisasi kepanduan di seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia. Oraganisasi ini diberi nama Pandu Rakyat
Indonesia (PRI). Pandu Rakyat Indonesia tidak berjalan lama, setelah
pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, sejalan dengan
berkambangnya alam liberalisme yang melanda bangsa Indonesia, maka
lahir pula organisasi-organisasi kepanduan yang lain, baik organisasi
kepanduan lama yang pernah ada pada masa penjajahan maupun organisasi
kepanduan yang baru.
Dari sekian banyak organisasi kepanduan yang ada, tidak sedikit
diantaranya yang merupakan “onderbouw” dari partai politik yang ada
pada kala itu. Suatu keadaan yang menjadikan kepanduan di Indonesia
pada masa kemerdean tidak sehat. Tidak sehat, karena justru lewat
wadah kepanduan, anak-anak Indonesia ikut terkotak-kotak dengan
mengibarkan kesetia kepada partai politik yang membawahinya.
Suatu kondisi yang sebenarnya bertentangan dengan bertentangan
dengan esensi sifat kepanduan yang justru akanmembangun anak menjadi
warga negara yang sehat, bahagia dan berguan, lebih-lebih tidak
sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
Di tengah-tengah alam liberalisme yang telah mengkotak-kotakan
kepanduan dibawah bendera partai politik, semangat persatuan masih
tetap tumbuh dan berkembang dalam diri Pimpinan Pandu dari berbagai
organisasi kepanduan. Hal ini dibuktikan dengan didirikanya Ikatan
Pandu Indonesia (IPINDO) pada tanggal 16 September 1951 oleh wakil-
wakil Pengurus Besar dan Kwartir dari organisasi-organisasi kepanduan,
yang diantaranya : Pandu Rakya t Indonesia, Pandu Islam Indonesia,
Perserikatan Pandu-pandu, Pandu Katholik, Peserikatan Pandu Tionghoa,
Sarwa Wirawan, Hisbul Withon, Kepanduan Al Irsyad, Kepanduan Angkatan
Muda Islam, Pandu Ansor, Pandu Kristen Indonesia, Serikat Islam
Angkatan Pandu, Pandu Alwashilijah. Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO)
disahkan menjadi Badan Hukum dengan Surat Keputusan Kementrian
Kehakiman tanggal 22 Februari 1952 No. J.A.5/33/6. Selain tiu IPINDO
juga pengakuan pemerintah sebagai satu-satunya organisasi yang diserahi
penyelengaraan kepanduan bagi putra di Indonesia oleh Kementrian
Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
C. Fase Berdirinya Gerakan Pramuka
IPINDO telah memberikan angin segar yang mendasari persatuan
berbagai organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia. Bahkan dalam
realisasinya oraganisasi kepanduan nasional Indonesia pada tahun 1961
terpecah belah menjadi 100 organisasi kepanduan. Sebuah keunikan
tersendiri dalam goseran sejarah perjalanan panjang Kepanduan
Indonesia. Dimana terdapat kecenderungan untuk terpecah belah menjadi
banyak organisasi, namun dalam keadaan terpecah belah tersebut selalu
muncul upaya untuk bersatu. Upaya tersebut sekali lagi terwujud
meskipun masih berbentuk federasi. Selain IPINDO (Ikatan Pandu
Indonesia) yang merupakan federasi kepanduan putra, terdapat pula
dua federasi organisasi kepanduan putri, yang satu bernama POPPINDO
(Persatuan Pandu Putri Indonesia) sedangkan yang lain menamakan diri
PKPI (Persatuan Kepanduan Putri Indonesia).
Ketiga organisasi kepanduan ini meleburkan diri dalam satu federasi
yang diberi nama PERKINDO dengan jumlah seluruh anggota kurang
lebih 500.000 orang, dari 60 organisasi kepanduan yang berada di
dalam PERKINDO.
Selain PERKINDO, organisasi-organisasi kepanduan yang menjadi
“onderbouw” Partai Politik, tetap berada dalam keadaan berhadap-
hadapan berlawanan satu sama lain. Hal ini menjadikan persatuan
kepanduan Indonesia dalam PERKINDO masih dirasakan lemah. Di samping
dirasakan masih adanya kelemahan dalam PERKINDO, kehidupan organisasi
kepanduan Indonesia menjadi lebih rancu lagi dengan lahinya Kepanduan
Putra Indonesia (KPI) yang menjadi “onderbouw” Partai Komunis
Indonesia (PKI). Ditinjau dari prinsip filosofi yang terkandung dalam
kepanduan sebenarnya tidak mungkin ada satu organisasi kepanduan yang
menjadi “onderbouw” Partai Komunis Indonesia. Sebab, prinsip filosofi
kepanduan tidak sesuai dengan prinsip filosofi komunisme.
Bersamaan dengan lahirnya KPI yang menjadi “onderbouw” PKI,
lahir pula di Indonesia gagasan untuk membentuk Gerakan Pionir Muda,
seperti yang terdapat di negara-negara komunis. Satu gagasan yang
apabila terwujud akan melenyapkan Gerakan Kepanduan Nasional
Indonesia. Lahirnya gagasan Gerakan Pionir Muda ini telah mendorong
tokoh-tokoh pejuang Kepanduan yang berjiwa Pancasila bergerak untuk
menentang gagasan Gerakan Pionir Muda tersebut. Hal ini terwujud
pada tanggal 9 Maret 1961, saat itu para Pemimpin Pandu yang mewakili
organisasi-organisasi kepanduan nasional Indonesia yang ada, yang
dibawah pimpinan Pandu Agung Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX
menghadap Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia untuk
mengamanatkan agar semua organisasi kepanduan yang ada meleburkan
diri dalam satu wadah oraganisasi kepanduan nasional, demi daya guna
dan hasil guna kepentingan perjuangan bangsa dan negara.
Satu oraganisasi Kepanduan nasional yang diamanatkan oleh
Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia adalah suatu Kepanduan
Nasional yang berdasarkan Pancasila, dimana isi dan arah kegiatannya
ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara yang sedang
membangun, mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan pada tanggal
17 Agustus 1945.
II. BERDIRINYA GERAKAN PRAMUKA
Hari Kamis tanggal 9 Maret 1961, bertempat di Istana Negara, malam itu
Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kepanduan
yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti,
seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut
Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku
Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Azis Saleh
dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi.
Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada
peringatan\Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal
oleh masyarakat. Oleh karena itu, kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI
No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana
Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut
oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Ada perbedaan sebutan atau tugas
panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu. Masih dalam
bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961
tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota
Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono,
Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).
Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka,
sebagai Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961,
tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.
Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang
Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya
organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan
kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan
Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan
pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan
tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi
Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah
untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut
sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.
Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, yang telah disusun oleh
Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang
oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian. Badan
Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat
17-8-‘45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya
duduk dalam Kwarnas 17 orang dan Kwarnari 8 orang. Namun demikian dalam
realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961,
tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan
rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas
dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.
Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil
Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI
Dr.A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku
Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai
Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.
Kemudian pada tanggal 30 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan
di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi
Gerakan Pramuka, peristiwa ini dilakukan di Istana Olahraga Senayan dan
kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat
Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta,
tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000
anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai
pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum
kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan
Kwarnari, di Istana Negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan
dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia
(Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional,
Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai. Peristiwa
perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai
HARI PRAMUKA dengan Keputusan Presiden No. 441 Tahun 1961, yang setiap
tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.
Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan
No comments:
Post a Comment